ANALISIS PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

MANAMBE, ROSSA IVANCA and Taroreh, Frankie J. H. and Honandar, Ignatia Rosali (2023) ANALISIS PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_RossaManambe.pdf Download (551kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_RossaManambe.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Restitusi Pajak merupakan permohonan pengembalian kelebihan dalam pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk melindungi hak setiap wajib pajak, apabila terdapat kekeliruan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado pada Wajib Pajak sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Manado saat melakukan prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado terhadap kendala yang terjadi.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010. Kendalanya adalah adanya Wajib Pajak yang terlambat dan tidak lengkap dalam memberikan dokumen serta kontak yang diberikan oleh Wajib Pajak tidak bisa dihubungi. Upaya KPP Pratama Manado yaitu melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak terkait keterlambatan atau tidak lengkapnya dokumen, dan meminta Wajib Pajak mencari bukti pemindahbukuan pada bendaharanya.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: