PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN DI INDONESIA

ITEM, KEVIN FINSEN and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Lontoh, Rietha Lieke (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT BEREDARNYA PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_KevinItem.pdf Download (636kB)
	PDF BAB-ISI-LAMPIRAN_KevinItem.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Di era globalisasi dimana pelaku usaha melakukan perdagangan bebas yang cenderung mengakibatkan barang atau jasa yang beredar belum menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, mengingan bahwa konsumen yang rata-rata kurang hati-hati untuk memilih barang atau jasa yang akan digunakan. Beredarnya obat-obatan yang dapat membahayakan konsumen telah melanggar ketentuan UUPK Pasal 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban perusahaan farmasi terhadap konsumen yang mengkomsumsi obat yang mengandung bahan berbahaya serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait beredarnya penjualan obat yang tidak memenuhi standar kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yang dalam pendekatannya dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan teknik pengumpulannya dengan cara menelaah perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana. Hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada yakni, kasus gagal ginjal akut yang mengakibatkan korban jiwa menuntut pertanggung jawaban perusahaan farmasi yang penyelesaiannya dapat ditempuuh dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 19 UUPK untuk meminta ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berbentuk preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, selain diatur hak-hak konsumen dalam UUPK, juga adanya BPOM sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi peredaran obat sebagai upaya menjamin obat dan makanan memenuhi standar dan persyaratan kemanan yang ditetapkan. Pada perlindungan hukum represif, penyelesaian sengeketa dapat melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (BPSK, mediasi dan arbitrase).
Kata Kunci : Farmasi, Konsumen, Pertanggungjawaban.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: