PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tuju, Julio Rafael and Pailah, Steven Yohanes and Lumowa, Valentino (2023) PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_JulioTuju.pdf Download (465kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_JulioTuju.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Proses dalam pengharmonisasian seringkali terjadi permasalahan terhadap kewenangan pengharmonisasian dan adanya Peraturan Daerah yang telah berlaku namun belum melalui proses pengharmonisasian. Hal itu membuat kualitas dari Peraturan Daerah tersebut menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat dan pertaruan yang tersebut telah cacat secara proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pengharmonisasian Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta menganalisis peran pengharmonisasian dalam meningkatkan kualitas Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian normatif digunakan untuk merujuk pada studi kepustakaan dengan sumber data dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, dan kamus yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Pengharmonisasian merupakan salah satu tahap yang wajib dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Namun, dalam prakteknya masih terjadi ketidakjelasan kewenangan pengharmonisasian, sehingga proses harmonisasi terhadap Peraturan Daerah tidak efisien dan efektif. Peran pengharmonisasian dalam pembentukan Peraturan Daerah di Sulawesi Utara sangat berpengaru terhadap kualitas Peraturan Daerah, sehingga pengharmonisasian menjadi penting untuk dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, masih ada Peraturan Daerah telah berlaku namun belum melakukan pengharmonisasian. Aturan-aturan lama perlu diubah, setelah dirubahnya aturan Perundang-Undangan sebagai dasar pengharmonisasian. Juga setiap pihak yang membentuk Peraturan Daerah agar dapat memperhatikan setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah sehingga dapat membuat Peraturan Daerah yang ada di Sulawesi Utara menjadi Peraturan Daerah yang baik.

Kata Kunci: Pengharmonisasian, Peraturan Daerah, Sulawesi Utara.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: