ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PENJAGA PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Kaunang, Angela Mitchika and Pailah, Steven Yohanes and Waworga, Ricky Th. (2023) ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PENJAGA PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_AngeliaKaunang.pdf Download (508kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_AngeliaKaunang.pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Peacekeeping merupakan kegiatan yang dirancang untuk menjaga perdamaian melalui pembentukan kelompok penjaga perdamaian yang dikenal sebagai Peacekeeper. Peacekeeper menjalankan misi untuk menjaga perdamaian serta melindungi kaum rentan seperti anak-anak dan perempuan di daerah-daerah konflik. Namun muncul suatu fenomena mengenai sexual exploitation and abuse yang di lakukan oleh peacekeeper kepada perempuan dan anak-anak. Berbagai macam laporan diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kasus-kasus yang dilakukan oleh peacekeeper. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaturan hukum ham dan humaniter internasional serta imunitas dan kedaulatan yang menjadi masalah dalam pertanggungjawaban dari peacekeeper. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pijakan hukum berupa studi kepustakaan, instrumen hukum, serta pendapat ahli hukum internasional. Dalam hasil penelitian, peacekeeper sebagai pelaku kejahatan seksual telah melanggar hukum ham internasional, dalam hal ini terdapat konvensi yang mengatur kaum rentan seperti perempuan dan anak-anak harus dilindungi. Antara lain dua konvensi utama yaitu convention on the elimination of all forms of discrimination against women serta the convention on the rights of the child sebagai perpanjangan tangan dari deklarasi universal hak asasi manusia. Dan berdasarkan buletin internasional humanitarian law, peacekeeper terikat dengan hukum humaniter internasional. Dalam proses peradilannya, terdapat suatu masalah akuntabilitas karena adanya kedaulatan negara pengirim dan peacekeeper memiliki imunitas yang berasal dari PBB, di sisi lain terdapat kelemahan dalam perjanjian MoU dan SOFA. Saran dari penelitian ini agar peacekeeper dan pihak-pihak terlibat menaati hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan hukum ham dan konvensi Jenewa serta PBB dapat membuat suatu konvensi mengenai kejahatan peacekeeper dan dewan keamanan dapat menimbang prospek pendirian hybrid court.

Kata kunci: Hukum Internasional, Peacekeeper, Sexual Exploitation and Abuse.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: