PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Lalu, Junifer Alesandra and Lontoh, Rietha Lieke and Waworga, Ricky (2022) PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_JunferLalu.pdf Download (2MB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_JunferLalu.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Indonesia adalah negara yang meratifikasi perjanjian internasional dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terlebih khusus Hak Cipta, yaitu salah satunya Konvensi Bern. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hadir sebagai implementasi hukum nasional untuk memberi perlindungan bagi para pencipta. Sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, khususnya video yang diunggah di aplikasi hiburan youtube dilindungi hak ekonomi dan hak moral sejak pertama kali diumumkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pencipta berdasarkan keaslian, kreativitas serta perwujudan. Faktanya, banyak pengguna youtube kurang memahami dan menghargai hasil ciptaan orang lain sehingga sering ditemui adanya pengunggahan kembali konten video tanpa izin dan merugikan pencipta baik dari segi ekonomi maupun dari segi moral, contohnya pada video milik Deddy Corbuzier yang diunggah kembali tanpa izin di aplikasi hiburan berbeda. Penulis kemudian tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan oleh undang-undang terhadap ciptaan sinematografi yang diunggah di youtube sebelumnya harus memiliki unsur pelanggaran hak. Bentuk perlindungan tersebut meliputi perlindungan bersifat deklaratif, hak eksklusif serta upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Youtube sebagai ciptaan sinematografi belum diatur secara terang dan jelas sehingga membutuhkan pembaruan hukum, terlebih khusus sanksi perdata yang kurang mampu memberikan efek jera karena umumnya penyelesaian sengketa dilalui secara non-litigasi dengan dilakukan take down sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat publik mengenai seluk-beluk hak cipta agar dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai atas ciptaan orang lain.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Sinematografi

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: