PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS ADANYA PELANGGARAN PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SARENDENG, FEBRIO RIVO SAN and Pailah, Steven Yohanes and Wohon, Chandra Christofel (2022) PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS ADANYA PELANGGARAN PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_FebrioSarendeng.pdf Download (500kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_FebrioSarendeng.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi kantor BPN sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam mewujudkan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat hak milik atas tanah dan Mengetahui akibat hukum adanya pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh PTUN atas adanyan pelanggaran pejabat BPN. Data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen yang metode pengumpulannya melalui kegiatan menelusuri, memeriksa serta mengkaji data-data sekunder yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif yang menekankan analisis pada deduktif dengan logika ilmiah dengan menjawab pertanyaan penelitian melalui pemikiran argumentatif. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan. Tujuan dari pendaftaran tanah oleh BPN adalah memberikan kepastian hukum hak milik atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak milik atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah dan melahirkan sertifikat hak milik atas tanah agar seseorang dapat membuktikan hak kepemilikan tanahnya. Sengketa di PTUN diakibatkan adanya seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan atas adanya keputusan tata usaha negara dan diselesaikan di PTUN dengan cara mengajukan surat gugatan dalam bentuk tertulis dan menyerahkan kepada ketua PTUN setempat agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap data-data yang ada agar dapat diselesaikan dalam proses persidangan.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi BPN, Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh PTUN

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: