ANALISIS YURIDIS TERHADAP DITOLAKNYA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH PENGADILAN NIAGA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Megansa, Dimas Thimoty Arya and Tambajong, Helena Benedicta and Wohon, Chandra Christofel (2022) ANALISIS YURIDIS TERHADAP DITOLAKNYA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH PENGADILAN NIAGA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_DimasMegansa.pdf Download (472kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_DimasMegansa.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Salah satu syarat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu debitur harus mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur. Ditolaknya permohonan PKPU tersebut karena debitur dianggap tidak memiliki kreditur lain atas dasar tidak ditemukannya surat kuasa. Oleh kreditur telah membuktikan bahwa debitur memiliki kreditur lain. Maka dari itu persyaratan pemohonan PKPU tersebut telah terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam permohonan PKPU serta mengetahui analisis yuridis mengenai permohonan PKPU yang ditolak oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran koherensi apakah ada aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumen terhadap buku-buku, peraturan Perundang-Undangan dan juga putusan pengadilan yang mana itu dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam permohonan PKPU timbul karena kedua belah pihak tersebut telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian bisnis yang berbentuk home landbank fund agreement. Ditolaknya permohonan PKPU oleh majelis hakim dengan menimbang bahwa kreditur lain tidak memiliki surat kuasa, dengan demikian syarat PKPU tidak terpenuhi. Pembuktian akan pemenuhan syarat PKPU tersebut dibuktikan dengan bukti surat yang menerangkan bahwa antara debitur dan kreditur lain telah melakukan perjanjian dan dibuktikan juga dengan pengakuan oleh debitur sendiri bahwa debitur memiliki kreditur lain. Untuk itu majelis hakim dalam mengambil keputusan harus lebih teliti dalam melihat pembuktian di persidangan.

Kata Kunci: Permohonan PKPU, Kedudukan Hukum, Pertimbangan Hakim

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: