ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG

LAHAMA, LEDYANA CHRISMA and Muaja, Octavianus M.T. and Sumakud, Erik. A. A. (2022) ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_LedyanaLahama.pdf Download (583kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_LedyanaLahama.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Pemerintah daerah merupakan salah satu bagian penting dari pemerintah pusat yang diberikan hak penuh untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya sendiri (otonomi daerah). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan transaksi non tunai sebagai salah satu wujud pemerintah dalam melakukan perbaikan serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah, mengetahui penerapan transaksi non tunai mampu mewujudkan prinsip good governance pada pengelolaan Keuangan Daerah, mengetahui pencatatan/pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan case study (studi kasus). Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitataif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar transaksi telah menggunakan transaksi non tunai. Untuk perwujudan transaksi non tunai terhadap prinsip good governance yaitu yang transparansi, akuntabel, efektif dan efisien telah terlaksana dengan cukup baik. Untuk pencatatan dan pelaporan sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan terlaksananya pencatatan setiap hari dan pelaporan sebulan sekali secara rutin.
Kata Kunci : Transaksi Non Tunai, Pengelolaan Keuangan Daerah

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: