PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEREDARAN SITUS FILM ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PINASANG, INDA and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Aryesam, Primus (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEREDARAN SITUS FILM ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_IndaPinasang.pdf Download (2MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_IndaPinasang.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Internet memberikan dampak positif tapi juga memberikan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta karya sinematografi yang dilakukan melalui internet. Perbuatan tersebut melanggar hak serta merugikan pemegang hak cipta karena karyanya didistribusikan oleh oknum tidak bertanggung jawab tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pembuatan suatu karya sinematografi mengeluarkan banyak dana. Permasalahan dari tulisan ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait peredaran situs film ilegal dan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta karya sinematografi di internet. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak cipta serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini, pengaturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta diatur juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik. Mengenai penutupan konten juga diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015. Pemerintah juga melakukan upaya dengan memblokir situs-situs film ilegal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Diperlukan kesadaran dari masyarakat guna mendukung upaya pemerintah tersebut.
Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Sinematografi.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: