Mangimpaus, Chintia and Aryesam, Primus and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica (2019) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.
|
PDF
ABSTRACT.pdf Download (91kB) | Preview |
|
![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB) |
|
|
PDF
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB) |
|
|
PDF
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB) |
|
|
PDF
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB) |
|
|
PDF
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB) |
|
|
PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
PDF
COVER.pdf Download (216kB) | Preview |
|
|
PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB) | Preview |
|
|
PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (87kB) | Preview |
|
|
PDF
PENGESAHAN.pdf Download (661kB) | Preview |
Abstract
Pemalsuan ijazah sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit disemua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, namun para guru dan pegawai tidak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan adapula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau melamar kerja. Pengaturan mengenai penanganan pemalsuan ijazah dikelompokkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Disebut sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur subyektif tindak pidana antara lain unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana
atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, selain itu ada unsur-unsur objektif seperti perbuatan, akibat, dan keadaan. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 68 ayat (2) juga mengatur tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Untuk mengatasi hal tersebut perlu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dan peranan aparat hukum dalam proses pemberantasan tindak pidana pemalsuan ijazah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis
normatif yang mengacuh pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data kemudian dilakukan analisa dan penarikan kesimpulan berdasarkan metodi pemikiran deduktif. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah sendiri dalam urgensi pengaturan yang telah diberlakukan di Indonesia masih harus terus dikaji dan dikembangkan, mempertimbangkan dinamika hukum yang
dijalankan aparat hukum sendiri harus sigap menjalankan peran mereka sesuai aturan yang berlaku.
Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Pemalsuan, Ijazah Palsu.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum | ||||||||
| Depositing User: | Mr Victor Edwin Ohoiwutun | ||||||||
| Date Deposited: | 10 Oct 2019 01:39 | ||||||||
| Last Modified: | 21 Jan 2020 04:39 | ||||||||
| URI: | http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/642 |
Actions (login required)
 |
View Item |