PELANGGARAN TERHADAP PENERAPAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (STUDI KASUS KEWENANGAN MENGUJI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI)

LINO, MARDONIUS GALIO and Aryesam, Primus and Wohon, Chandra Christofel (2025) PELANGGARAN TERHADAP PENERAPAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (STUDI KASUS KEWENANGAN MENGUJI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI). Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER_-DAFTAR_ISI_MardoniusLini.pdf Download (778kB)
	PDF ABSTRAK_MardoniusLini.pdf Download (199kB)
	PDF BAB_-I-LAMPIRAN-MardoniusLini.pdf Restricted to Repository staff only Download (771kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang- Undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya netralitas para Hakim dalam mengeluarkan keputusan. Penelitian ini dibatasi pada wewenang pengujian Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh Anwar Usman untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum serta pelanggaran terhadap asas etik bagi hakim, yaitu asas Nemo Judex in Causa Sua. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga marwah hukum di Indonesia terutama kualitas produk hukum yang dibuat agar sesuai dengan tujuan negara. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang di maksud karena ada pengaruh kepentingan dan kekuasaan sehingga eksistensi dari lembaga ini patut di pertanyakan, khususnya pemberlakuan asas Nemo Judex In Causa Sua yang mewajibkan seorang hakim untuk tidak mengadili perkara yang erat kaitannya dengan hubungan keluarga. Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menguji Undang-Undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih terbatas pada adanya pengaruh kepentingan dan kekuasaan dari hakim Anwar Usman sehingga memudarkan integritas dan ketegasan dari Mahkamah Konstitusi khususnya dalam mengeluarkan putusan. Demikian diperlukan penguatan terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi dan pembatasan pengaruh lembaga negara lain melalui sanksi administratif.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Lembaga Negara.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: