ANALISIS HUKUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Poli, Injilia and Pontoh, James Vinsensius L. and Wohon, Chandra Christofel (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_InjiliaPoli.pdf Download (713kB)
	PDF ABSTRAK_InjiliaPoli.pdf Download (51kB)
	PDF BAB_I-LAMPIRAN_InjiliaPoli.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu tindak pidana serius yang menimbulkan keresahan sosial, karena tidak hanya membatasi kebebasan korban, tetapi juga berujung pada hilangnya nyawa. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/Pid/2023 menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, di mana terdakwa yang berperan sebagai pelaku intelektual hanya dijatuhi hukuman ringan meskipun Pasal 333 ayat (3) KUHP mengatur ancaman pidana maksimal dua belas tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait penerapan asas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak bertindak langsung, melainkan memberi perintah, instruksi, dan fasilitas terjadinya tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana analisis hukum terhadap terdakwa tindak pidana perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana, dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, literatur, serta analisis putusan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum dan penerapannya dalam kasus konkret. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai doenpleger (orang yang menyuruh melakukan) dan medeplichtige (pembantu tindak pidana) berdasarkan Pasal 333 ayat (3) jo. Pasal 56 KUHP. Meskipun tidak melakukan penganiayaan secara langsung, keterlibatannya bersifat aktif dan memenuhi unsur kesengajaan (dolus eventualis). penerapan Pasal 333 ayat (3) KUHP belum konsisten, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih proporsional serta evaluasi terhadap pedoman pemidanaan agar putusan lebih mencerminkan keadilan substantif dan memberi efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: perampasan kemerdekaan, kematian, pertanggungjawaban pidana, Pasal 333 KUHP, Pasal 56 KUHP.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: