ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN

Takasihaeng, Maria and Pontoh, James Vinsensius L. and Aryesam, Primus (2025) ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_MariTakasihaeng.pdf Download (790kB)
	PDF ABSTRAK_MariTakasihaeng.pdf Download (90kB)
	PDF BAB_I-LAMPIRAN_MariTakasihaeng.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Pemberatan pidana terhadap residivis berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perbuatan yang sama. Ketentuan mengenai pengulangan kejahatan terdapat di bagian akhir Buku Kedua, yaitu pada Pasal 486, 487, dan 488, yang mencakup beberapa jenis tindak pidana yang dapat menyebabkan pengulangan kejahatan, termasuk pencurian. Kasus residivis pencurian pernah terjadi di Halmahera Utara dimana terdakwa belum genap lima tahun sejak menyelesaikan pidana sebelumnya sehingga dapat dikategorikan sebagai residivis dan leeat dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Sos ia diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian, juncto Pasal 486 KUHP tentang pemberatan hukuman bagi residivis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberatan hukuman dan peran hukum acara pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif lewat pendekatan undang-undang serta pengumpulan bahan hukum dilakukan lewat studi kepustakaan. Pemberatan pidana terhadap residivis sebagai salah satu bentuk kebijakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman. Penambahan pidana dalam hal adanya pengulangan tindak pidana ialah sepertiga seperti yang terdapat dalam KUHP Pasal 486 dan 487. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis, seperti yang terjadi pada kasus Risaldi Alwi, menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia, khususnya KUHP, telah mengatur pemberatan hukuman bagi residivis, penerapan sanksi yang dijatuhkan dalam kasus ini, yaitu 3 tahun penjara. Penjatuhan pidana dinilai tidak proporsional dan tidak memberikan efek jera yang cukup.

Kata Kunci: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemberatan Hukuman, Residivis.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: