TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN MELAPOR OLEH NARAPIDANA YANG TELAH BEBAS BERSYARAT

RACHMADI, NAGITA and Pontoh, James Vinsensius L. and Tambajong, Helena Benedicta (2025) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN MELAPOR OLEH NARAPIDANA YANG TELAH BEBAS BERSYARAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_NagitaRacmadani.pdf Download (227kB)
	PDF ABSTRAK_NagitaRacmadani.pdf Download (82kB)
	PDF BAB_I-LAMPIRAN_NagitaRacmadani.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Pembebasan bersyarat merupakan instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan untuk mereintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Program ini mewajibkan narapidana untuk melapor secara berkala kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Kejaksaan sebagai wujud pengawasan. Namun, dalam praktiknya, ditemukan kasus pelanggaran kewajiban melapor yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi peran dan koordinasi antara Bapas dan Kejaksaan dalam pengawasan, serta mengidentifikasi penerapan sanksi hukum bagi narapidana yang melanggar kewajiban melapor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 4
Tahun 2021 tentang Kejaksaan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun
2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bapas dan Kejaksaan memiliki kewenangan pengawasan yang jelas secara hukum, terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) terkait mekanisme koordinasi teknis di antara keduanya. Hal ini menyebabkan pengawasan berjalan parsial dan tidak efektif. Sementara itu, sanksi bagi pelanggar berupa sanksi administratif seperti pencabutan hak Pembebasan bersyarat sesuai Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dan KUHP, hingga sanksi pidana jika disertai tindak pidana baru telah diatur, namun efektivitas penerapannya terhambat oleh lemahnya sinergi antarlembaga. Disimpulkan bahwa ketiadaan regulasi teknis yang mengintegrasikan pengawasan menjadi kendala utama dalam menekan angka pelanggaran kewajiban melapor.

Kata kunci: kewajiban melapor, narapidana, pembebasan bersyarat

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: