PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HOMOLOGASI

LETSOIN, VINCENSIUS and Tambajong, Helena Benedicta and Wohon, Chandra Christofel (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HOMOLOGASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_VincensiusLetsoin.pdf Download (447kB)
	PDF ABSTRAK_VincensiusLetsoin.pdf Download (73kB)
	PDF BAB_I-LAMPIRAN_VincensiusLetsoin.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Vincensius Letsoin, 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS KEPAILITAN BADAN UASAHA MILIK NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HOMOLOGASI. Dibimbing oleh : Helena B. Tambajong dan Chandra Ch. Wohon

Kepailitan merupakan suatu keadaan hukum yang membuat kekayaan dan harta suatu perusahaan disita dikarenakan tidak mampu membayar satu atau dua utang yang telah jatuh tempo. Fungsi dari kepailitan yakni agar supaya pembayaran utang tetap berjalan sengan seadil- adilnya. Pada kasus kepailitan Badan Usaha Milik Negara PT.Istaka Karya terdapat putusan homologasi yang dibatalkan dikarenakan Badan Usaha Milik Negara tersebut tidak dapat melaksanakan homologasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kepailitan suatu Badan Usaha Milik Negara serta bagaimana tindakan dan tanggung jawab pemerintah sebagai pemilik usaha tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dikarenakan adanya pembatalan sebuah putusan homologasi maka dibuka kembalinya kepailitan sebagai akibat dari pembatalan homologasi yang diajukan oleh kreditur, hal ini telah diatur pada Pasal 285 ayat (1) jo pasal 285 (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada dasarnya undang-undang ini berperan untuk menjamin suatu kreditur agar tetap mendapatkan perlindungan hukum yang pasti serta membuat penyelesaian pembayaran utang tersebut dengan seadil-adilnya serta tidak memberatkan salah satu pihak.dikarenakan tidak dilaksanakannya homologasi oleh PT Istaka Karya maka akan terjadi pembatalan perdamaian serta pemberlakuan kembali suatu kepailitan. Terdapat dua sifat perlindungan hukum yang dapat dilakukan jika suatu perusahaan terancam pailit yakni, perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah terjadinya kepailitan, dan perlindungan hukum represif yang sifatnya sebagai pertanggung jawaban terhadap kepailitan tersebut. Memperketat pengawasan terhadap perusahaan Negara yang sedang merugi ataupun yang sedang dalam perjanjian perdamaian mungkin dapat menjadi solusi yang tepat untuk menghindari terjadinnya kepailitan.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Negara, Homologasi, Kepailitan.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: