PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK ANGKUTAN LAUT TERHADAP PENUMPANG DALAM KASUS KECELAKAAN KAPAL

Posumah, Kevin Ivander Joses and Tambajong, Helena Benedicta and Lontoh, Rietha Lieke (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK ANGKUTAN LAUT TERHADAP PENUMPANG DALAM KASUS KECELAKAAN KAPAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER_DAFTAR-ISI_KevinPosumah.pdf Download (947kB)
	PDF ABSTRAK_KevinPosumah.pdf Download (99kB)
	PDF BAB_I-LAMPIRAN_KevinPosumah.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

ABSTRAK
Kevin Ivander Joses Posumah, 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK ANGKUTAN LAUT TERHADAP PENUMPANG DALAM KASUS KECELAKAAN KAPAL. Dibimbing oleh Helena B. Tambajong, SH., M.H. Dan Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar menempatkan transportasi laut sebagai sarana vital mobilitas penduduk dan distribusi barang. Namun, meningkatnya intensitas penggunaan angkutan laut menimbulkan risiko kecelakaan kapal yang berdampak pada korban jiwa maupun kerugian materiil. Kondisi ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari pihak angkutan laut terhadap penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang jasa angkutan laut serta pertanggungjawaban pihak angkutan laut atas kerugian akibat kecelakaan kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap aturan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penumpang sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pelayaran. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan preventif, berupa kewajiban penyelenggara angkutan laut untuk menjamin keselamatan dan kelayakan kapal, serta perlindungan represif melalui kompensasi, ganti rugi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pertanggungjawaban pihak angkutan laut diwujudkan dalam pemberian kompensasi finansial dan ganti rugi lain yang juga didukung oleh mekanisme asuransi melalui PT Jasa Raharja. Namun, implementasi di lapangan seringkali menimbulkan ketidakpuasan penumpang karena besaran ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian nyata. Kesimpulannya, meskipun regulasi telah mengatur kewajiban perlindungan dan pertanggungjawaban, kendala masih terjadi pada aspek kepastian ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin perlindungan optimal bagi penumpang.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Angkutan Laut, Penumpang, Kecelakaan Kapal, Perlindungan Hukum, Ganti Rugi.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: