PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

YANEM, PAULUS and Aryesam, Primus and Pontoh, James Vinsensius L. (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER_DAFTAR-ISI_PaulusYanem.pdf Download (712kB)
	PDF ABSTRAK_PaulusYanem.pdf Download (71kB)
	PDF BAB_I-LAMPIRAN_PaulusYanem.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

ABSTRAK
Paulus Yanem, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Oknum Komisi Pemberantasan Korupsi, dibimbing oleh Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., dan James V.L Pontoh, S.H., M.H.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang diatur di luar KUHP dan termasuk dalam hukum pidana khusus. Salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini berfungsi sebagai badan khusus yang keberadaannya ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK didirikan untuk menangani, mencegah, dan memberantas korupsi, termasuk pungutan liar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Namun, terdapat fakta bahwa oknum internal KPK sendiri terlibat dalam tindak pidana pungli, dengan lima belas mantan pegawai Rutan KPK, termasuk mantan Kepala Rutan, didakwa melakukan pungutan terhadap tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pungli oleh oknum KPK serta memahami kewajiban KPK dalam menangani kasus tersebut menurut UU Tipikor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian yang didapat bahwa kasus ini memberikan preseden jelas bahwa KPK tidak hanya berwenang menindak korupsi eksternal, tetapi juga memiliki komitmen untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran aparat internal, sejalan dengan prinsip equality before the law. Praktik pungli bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan mencederai prinsip keadilan serta integritas lembaga negara. Penanganan kasus pungli oleh KPK memiliki landasan yuridis kuat, sekaligus menunjukkan komitmen lembaga ini menjaga integritas penegakan hukum.

Kata Kunci: KPK, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pungutan Liar.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: