KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Timbuleng, Jessica and Lontoh, Rietha Lieke and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica (2025) KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTRA_ISI_JessicaTimbuleng.pdf Download (377kB)
	PDF ABSTRAK_JessicaTimbuleng.pdf Download (37kB)
	PDF BAB_I-LAMPIRAN_JessicaTimbuleng.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan alat hukum yang bertujuan memberikan kepastian terkait pengaturan harta dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar memiliki kekuatan hukum, termasuk terhadap pihak ketiga. Praktiknya masih banyak perjanjian kawin yang dibuat secara sah di hadapan notaris tetapi tidak didaftarkan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT SBY. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: kekuatan mengikat perjanjian kawin yang tidak didaftarkan dan konsekuensi hukumnya menurut hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin yang tidak didaftarkan tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak, serta diperkuat dengan akta notaris sebagai alat bukti autentik. Perjanjian perkawinan tersebut tetap mengikat terhadap pihak ketiga karena sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendaftaran perjanjian kawin di kantor catatan sipil menjadi penting untuk memperluas kekuatan mengikatnya dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya dalam memperkuat kepastian hukum mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pendaftaran, Perjanjian Perkawinan

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: