ANALISIS KETIDAKPATUHAN NEGARA SINGAPURA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1969

Tindige, Rosalina and Aryesam, Primus and Lontoh, Rietha Lieke (2025) ANALISIS KETIDAKPATUHAN NEGARA SINGAPURA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1969. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_RosalinaTindige.pdf Download (204kB)
	PDF ABSTRAK_RosalinaTindige.pdf Download (167kB)
	PDF BAB_I-LAMPIRAN_RosalinaTindige.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Kejahatan transnasional seperti korupsi menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum lintas negara, karena pelaku sering melarikan diri ke negara lain untuk menghindari proses hukum. Salah satu mekanisme penting untuk menghadapi tantangan ini adalah melalui perjanjian ekstradisi. Tujuan penelitian ini menganalisis ketidakpatuhan Singapura terhadap perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dalam kasus Paulus Tannos dan mengkaji penerapan prinsip Pacta Sunt Servanda serta menila peran UNCAC dalam mendukung ekstradisi pelaku korupsi lintas negara. dari Konvensi Wina 1969 Kasus ini menganalisis tingkat Ketidakpatuhan Negara Singapura terhadap Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia dalam perspektif Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dengan kasus ekstradisi terhadap buronan korupsi yaitu Paulus Tannos. Walaupun Indonesia dan Singapura telah meratifikasi perjanjian ekstradisi pada 25 Januari 2022 dan sama-sama merupakan pihak dari Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), pelaksanaan ekstradisi Paulus Tannos mengalami hambatan signifikan. Salah satunya disebabkan oleh perbedaan procedural dalam sistem hukum Singapura serta ketidaksempurnaan pemenuhan syarat formal oleh pihak Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional serta dianalisis secara kualitatif dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura belum sepenuhnya mematuhi prinsip Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur pada Pasal 26 Konvensi Wina 1969. Meskipun procedural domestic menjadi alasan penundaan ekstradisi terdapat ketidakselasaran antara komitmen internasional dengan penerapan nasional. Hal ini berhubungan terhadap efektivitas perjanjian ekstradisi dan membuka potensi celah hukum bagi pelaku kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, penegakan prinsip ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional serta harmonisasi prosedur hukum antar negara menjadi penting dalam memperkuat kerja sama hukum internasional.

Kata Kunci : Ketidakpatuhan Negara, Konvensi Wina 1969, Perjanjian Ekstradisi.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: