PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL

Fernandes, Antonius Novit and Aryesam, Primus and Wohon, Chandra Christofel (2025) PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER_DAFTAR-ISI_AntoniusFernandes.pdf Download (628kB)
	PDF ABSTRAK_AntoniusFernandes.pdf Download (111kB)
	PDF BAB_I-LAMPIRAN_AntoniusFernandes.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)

Official URL: https://repo.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

ABSTRAK

Antonius Novit Fernandes, 2025, PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL. Dibimbing oleh: Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. dan Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.

Pengabaian terhadap peran DPD RI mencerminkan ketidakseimbangan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia, dimana DPR dan pemerintah cenderung mendominasi tanpa memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi DPD RI. Keberadaan DPD dalam proses penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia seharusnya dilibatkan secara penuh, terlebih RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah seperti yang tertera dalam pasal 22D UU 1945. Dampak yang ditimbulkan jika kewenanangan DPD dibatasi adalah representasi kepentingan daerah dalam kebijakan nasional menjadi terbatas, padahal seharusnya ini adalah salah satu fungsi utama DPD RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPD dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di indonsia serta bagaimana penguatan fungsi DPD.Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Setiap pembahasan diperoleh melalui penafsiran terhadap bahan hukum yang ditemukan dan diolah menggunakan kalimat yang logis dan tidak tumpang tindih. Peran DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mengajukan, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu yang berkaitan langsung dengan daerah namun kewenangan tersebut masih terbatas, karena DPD tidak berwenang memutuskan pengesahan Undang-Undang. penguatan fungsi DPD adalah menjadikannya lebih setara dengan DPR dalam sistem legislasi, tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan, tetapi juga berperan aktif dan memiliki hak keputusan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Kata Kunci : DPD, Fungsi, Kewenangan, Peran

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: