ANALISIS HUKUM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK TANPA PERSETUJUAN PEMBERI KUASA

Wati, Tri Widia and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Pontoh, James Vinsensius L. (2024) ANALISIS HUKUM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK TANPA PERSETUJUAN PEMBERI KUASA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-KATA_PENGANTAR_AgungWati.pdf Download (378kB)
	PDF PERNYATAAN_KEASLIAN-DAFTAR_ISI_AgungWati.pdf Download (193kB)
	PDF ABSTRAK_AgungWati.pdf Download (39kB)
	PDF BAB_I_AgungWati.pdf Download (156kB)
	PDF BAB_II-LAMPIRAN_AgungWati.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara untuk melakukan pembuatan akta yang berkaitan dengan peristiwa hukum terutama dalam hal hak atas tanah. Permasalahan yang penulis temui yaitu adanya pembuatan akta jual beli yang bertumpu pada surat kuasa mutlak tanpa persetujuan penjual sehingga tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap kedudukan akta jual beli yang yang dibuat berdasarkan surat kuasa mutlak dan untuk mengetahui analisis hukum jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa persetujuan pemberi kuasa, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan metode analisis kualitatif sehingga hasil yang di dapat yaitu PPAT bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak. Kerugian terhadap para pihak atas kelalaian PPAT tersebut dibebankan kepada pejabat yang karena kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian dan Jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa persetujuan pemberi kuasa merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena telah melanggar ketentuan hukum serta kode etik PPAT sebagai pejabat berwenang dalam pengurusan yang berkaitan dengan tanah, sehingga PPAT yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Maka penulis menyarankan yaitu PPAT harus memberitahukan pihak-pihak terkait jika menemukan pembuatan akta berdasarkan surat kuasa mutlak PPAT dapat bertanggung jawab secara penuh terkait pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya.

Kata Kunci: PPAT, Tanah, Surat Kuasa Mutlak

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: