Tamawiwi, Heady Alen Simon and Pontoh, James Vinsensius L. and Aryesam, Primus (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.
![]() |
PDF
COVER-KATA_PENGANTAR_HeadyTamawiwi.pdf Download (433kB) |
![]() |
PDF
ABSTRAK_HeadyTamawiwi.pdf Download (100kB) |
![]() |
PDF
PERNYATAAN_KEASLIHAN-DAFTAR_ISI_HeadyTamawiwi.pdf Download (304kB) |
![]() |
PDF
BAB_I_HeadyTamawiwi.pdf Download (323kB) |
![]() |
PDF
BAB_II-LAMPIRAN_HeadyTamawiwi.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB) |
Abstract
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sendiri ataupun secara bersama-sama merupakan suatu hal yang sangat serius dalam memberantas tindak pidana korupsi serta dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dilakukan oleh Edhy Prabowo yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp72 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkaji penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan data sekundar. Hasil penelitian bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP Edhy Prabowo seorang menteri merupakan penyelenggara negara sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Edhy Prabowo harus ditambah sepertiga dari hukuman yang ada, pertanggungjawaban hukum terhadap Edhy Prabowo belum memberikan rasa keadilan karena korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo dilakukan pada saat semua orang tengah menghadapi pandemi covid-19, Edhy Prabowo mencederai amanat yang diembannya dengan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dari perbuatannya itu bukan hanya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi namun juga telah melanggar amanat yang diberikan kepadanya selaku menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia. saran dari penelitian ini yaitu untuk penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatanya karena jika masih seperti ini maka penegak hukum akan menjadi tempat bagi koruptor untuk mendapat keringanan hukuman.
Kata Kunci:Bersama-sama, Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Korupsi
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum | ||||||||
Depositing User: | UPT Perpustakaan Universitas Katolik De La Salle Manado | ||||||||
Date Deposited: | 06 Feb 2025 00:48 | ||||||||
Last Modified: | 06 Feb 2025 00:48 | ||||||||
URI: | http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/3927 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |