PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISIONER TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Sihite, Sherina Nikita and Aryesam, Primus and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica (2024) PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISIONER TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-KATA_PENGANTAR_SherinaSihite.pdf Download (209kB)
	PDF ABSTRAK_SherinaSihite.pdf Download (101kB)
	PDF PERNYATAAN_KEASLIAN-DAFTAR_ISI_SherinaSihite.pdf Download (65kB)
	PDF BAB_I_SherinaSihite.pdf Download (160kB)
	PDF BAB_II_LAMPIRAN_SherinaSihite.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Indonesia salah satu negara yang sering dikunjungi para pengungsi sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, salah satunya etnis Rohingya. Keberadaan pengungsi Rohingya terhitung sudah 15 tahun lamanya yang kini telah ditetapkan oleh UNHCR sebagai tempat kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar selama periode tahun 2009 hingga tahun 2023, yang pada akhirnyan di salah satu wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2023 terjadinya fenomena yang menumpuknya pengungsi Rohingya sehingga menyebabkan keresahan bagi warga sekitar dengan disertai penolakan dan pengusiran terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan sebagian warga Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pengungsi yang tidak melaksanakan kewenangannya serta mengetahui akibat tidak melaksanakan kewenangannya. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pijakan hukum berupa studi kepustakaan, instrumen hukum, serta pendapat ahli hukum internasional. Hasil penelitian terdapat Indonesia bukan peserta Konvensi 1951 menjadi alasan adanya hambatan sehingga pelaksanaan kewenangan UNHCR tidak berjalan dengan baik, hal ini sangat menyangkut dengan aspek hukum yang dimiliki Indonesia, maka akibatnya tidak sepenuhnya hak-hak para pengungsi rohingya dipenuhi. Saran dari penelitian ini ada sebaiknya UNHCR menggunakan solusi permanennya yang dinamakan durable solution yang memuat pengungsi dikembalikan kenegara asal, dimukimkan ke negara pemberi suaka pertama, dan dimukimkan di negara ketiga. Karena hal ini sudah tidak bisa dibiarkan mengingat juga tidak memenuhi penegakan hukumnya ialah tidak adanya keadilan, kepastian hukum bahkan kemanfaatan hukum bagi pengungsi maupun warga negara Indonesia agar hak-hak pengungsi bisa berjalan dengan seimbang.

Kata Kunci: Mandat UNHCR, Pengungsi Rohingya, Pelaksanaan Kewenangan

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: