PENETAPAN HAK ATAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR

PASAPAN, RAYEN KARANA and Aryesam, Primus (2024) PENETAPAN HAK ATAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-KATA_PENGANTAR_RayenPasaran.pdf Download (377kB)
	PDF ABSTRAK_RayenPasaran.pdf Download (117kB)
	PDF DAFTAR_ISIS_RayenPasaran.pdf Download (16kB)
	PDF BAB_I_RayenPasaran.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	PDF BAB_II-LAMPIRAN_RayenPasaran.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Penetapan hak atas tanah yang terindikasi terlantar ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar merupakan judul penulis pergunakan karena di Indonesia pemegang hak atas tanah masih menterlantarkan tanahnya, dalam hal hak guna bangunan diterlantarkan menjadi objek penertiban tanah terlantar. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mendapatkan bahwa di Indonesia mempunyai tanah yang terindikasi terlantar mencapai 120.000 hektare. Tujuan penulis membahas untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tanah hak guna bangunan yang terindikasi terlantar serta mengetahui akibat hukum kedudukan tanah terindikasi terlantar yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Metode penelitian digunakan penulis yaitu penelitian normatif sehingga penulis mendapatkan hasil penelitian yang ada secara terdata dari sumber terpercaya berupa peraturan perundang-undangan, buku, pendapat para ahli sarjana hukum, data kasus tanah terlantar, literatur hukum, media internet dan kamus. Hasil penelitian penulis yaitu penegakan hukum untuk pemegang hak guna bangunan yang tanahnya terindikasi terlantar dengan kegiatan inventarisasi melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan persiapan, pengamatan lapangan inventarisasi tanah terindikasi terlantar, dan pengolahan data. akibat hukumnya ditindak lanjuti dengan penetapan tanah terlantar sehingga kedudukan yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar menjadi aset bank tanah serta menjadi tanah cadangan umum negara. Penulis menyarankan penegekan hukum tanah terindikasi terlantar harus berjalan sesuai dengan peraturan melalui inventarisai tanah terindikasi terlantar dan penetapan tanah terlantar, untuk memenuhi fungsi sosial dalam mewujudkan kepentingan dan kemajuan negara Indonesia serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus menyalurkan informasi kepada masyarakat agar pemegang hak mengetahui tanah haknya dan akibat hukum apabila tanahnya diterlantarkan.

Kata Kunci : Tanah, Tanah Terindikasi Terlantar, Hak Atas Tanah

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: