TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

SASUWUK, ANGELINA FEDELIA and Momuat, Yulia Vera and Waworga, Ricky (2024) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_AngelinaSasuwuk.pdf Download (279kB)
	PDF ABSTRAK_AngelinaSasuwuk.pdf Download (67kB)
	PDF BAB_I_AngelinaSasuwuk.pdf Download (164kB)
	PDF BAB_II-LAMPIRAN_AngelinaSasuwuk.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)

Official URL: https://www.digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja migran, khususnya Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di luar negeri. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap PRT yang bekerja di luar negeri menjadi sangat penting karena mereka yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan, eksploitasi, pelecehan, perlakuan tidak manusiawi dari majikan. Secara normatif Pemerintah Indonesia telah meratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga luar negeri. Dan International Covenant on Civil and Political Rights mengatur hak hidup, perlindungan dari penyiksaan, serta hak atas kebebasan pribadi. Tidak seorang pun boleh mengalami kekerasan, perlakuan yang merendahkan martabat, serta melarang kerja paksa dan perbudakan. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, hak pekerja untuk upah yang adil, kondisi kerja, jaminan sosial, hak atas waktu istirahat dan liburan dengan imbalan yang sesuai. Meskipun regulasi ini ada, pelanggaran terhadap hak PRT masih sering terjadi, menandakan bahwa implementasi perlindungan ini masih belum optimal. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak-hak ini melalui pengawasan, pendidikan, pelatihan, dan penegakan hukum. Metode Penelitian yang pakai yaitu studi kepustakaan atau yuridis normatif dan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hak PRT diatur hukum internasional melalui ICPRMW, ICCPR, dan ICESCR. PRT di luar negeri harus memastikan kontrak kerja yang jelas, menggunakan agen terpercaya, memahami hak-hak mereka, dan memanfaatkan saluran pengaduan. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum dengan mewajibkan pelatihan dan keselamatan serta meningkatkan pengawasan kondisi kerja di luar negeri.

Kata kunci: Hukum Internasional, Pekerja Rumah Tangga, Tanggung Jawab Pemerintah

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: