ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21 PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

AREROS, JESSICA MARSHELLA and Paath, Franki M. and Wongkar, Meitty (2022) ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21 PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_JessicaAroros.pdf Download (433kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_JessicaAroros.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan pajak penghasilan dibagi menjadi dua kategori yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada orang pribadi dan wajib pajak badan atau perusahaan. Dalam instansi pemerintahan, pegawai yang ada dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap pegawai yang ada akan dikenakan potongan PPh 21. Pegawai yang mendapatkan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang berupa gaji,upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain yang sehubungan dengan inbalan yang diterima oleh pegawai dalam negeri dan nantinya akan di potong dan akan disetorkan oleh bendahara ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang akan dikirm ke kantor pelayan perbendaharaan negara (KPPN).

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan penyetoran yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitaif deskriptif yang dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan waktu penelitian yang dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022. Sementara itu untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dan untuk teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data (data collection), reduksi data (Data Reduction), penyajian data (data display) dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi dalam perhitungannya BPS masih menggunakan Peraturan Undang-Undang yang lama yaitu Peraturan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 sedangkan sudah ada Peraturan yang baru yang dalam perhitungan yaitu Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dalam melakukan penyetoran yang ada pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulaun Sangihe sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, dan Penyetoran

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: