TINJAUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

REPI, CHRISTIANO JOSEPH and Pailah, Steven Yohanes and Pontoh, James Vinsensius L. (2023) TINJAUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_ChristianoRepi.pdf Download (336kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_ChristianoRepi.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Sebagai negara hukum, maka pembentukan hukum juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah instrumen hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan memahami proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif lewat pendekatan Undang-Undang dan pengumpulan bahan hukum lewat studi kepustakaan. Penerapan asas-asas dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk mengadopsi nilai-nilai sebagai dasar atau fundamen hukum itu sendiri juga sebagai titik tolak berpikir tentang hukum itu sendiri. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak menerapkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, memiliki konsekuensi hukum yaitu dapat dibatalkan lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah lama direncanakan dan secara formil telah disahkan. Namun dalam proses pembentukannya terdapat hal yang tidak diperhatikan yaitu berkaitan dengan konsep meaningful participation sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya menyatakan bahwa publik memiliki hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, serta hak untuk diberikan penjelasan atas masukannya.

Kata Kunci: Asas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: