TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHSTVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Monica, Mega Kiky and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Lumowa, Valentino (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHSTVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_MegaMonica.pdf Download (342kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_MegaMonica.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) atau disebut putusan lepas merupakan salah satu putusan yang diberikan hakim. Dasar hukum pemberian putusan lepas terdapat pada KUHAP Pasal 191 ayat (2). Putusan lepas dalam TPPU dapat membuat terdakwa tidak dihukum atas tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan dari tanggungjawab pidana dan hukuman pidananya. Adanya putusan lepas berdampak pada terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, Penuntut Umum gagal dalam penuntutan dan tidak adanya kepastian hukum bagi korban terhadap kerugian yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan lepas dalam TPPU dan mengetahui upaya hukum korban terhadap Putusan lepas dalam TPPU berdasarkan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan penyebab dari dijatuhkannya putusan lepas yaitu karena tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan tindak perdata, dan adanya keadaan istimewa terdakwa yang membuat dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Untuk menyatakan terjadinya tindak pidana agar tidak dijatuhi hukuman lepas adalah untuk membuktikan seluruh unsur objektif dan unsur subjektif dari TPPU. Apabila putusan lepas telah dijatuhkan terhadap TPPU, maka korban melalui penuntut umum dapat melakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Korban juga dapat melakukan restitusi sesuai dengan UUPSK jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Saran dari penelitian ini adalah untuk para penegak hukum dapat menjalankan proses pemeriksaan perkara TPPU dengan seksama agar dapat membuktikan perkara tersebut dan tidak menjatuhkan terdakwa dengan putusan lepas.

Kata kunci: Putusan Lepas (ontslag van alle rechtsvervolging), Tindak Pidana,
Pencucian Uang.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: