TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA WILAYAH MARITIM ZONA EKONOMI EKSLUSIF DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982

BIRAHIM, AGNES TESALONIKA and Pailah, Steven Yohanes and Momuat, Yulia Vera (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA WILAYAH MARITIM ZONA EKONOMI EKSLUSIF DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_AgnesBirahim.pdf Download (383kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_AgnesBirahim.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau juga sering disebut Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang lahir dari Koferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur tentang aturan-aturan laut secara internasional, pemberlakuan UNCLOS tersebut telah menjadi aturan hukum laut internasional untuk mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas wilayah laut yang berada dibawah yurisdiksi suatu negara. Pemanfaatan laut dengan berbagai ragam dapat berakibat munculnya pontensi sengketa antar negara, mengenai batas wilayah suatu negara dengan negara yang lain atau pencemaran di wilayah laut. Suatu permasalahan yang melibatkan negara terkait suatu wilayah laut dan adalah sengketa Maritim antara Kosta Rika dan Nikaragua terjadi sejak tahun 2002. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti penyelesaian sengketa wilayah laut maritim menurut ZEE serta akibat hukum dari sengketa yang terjadi antara Nikaragua dan Kostarika. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma-norma hukum berupa konvensi hukum Laut internasional, dokumen-dokumen hukum maupun pendapat ahli hukum. Dalam hasil penelitian, penyelesaian sengketa melalui ketentuan konvensi hukum laut internasional 1982 terdapat dalam pasal 279 BAB XV tentang penyelesaian sengketa, bahwa sengketa wajib diselesaikan dengan damai, dan penerapan konvensi ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase (menurut konvensi hukum Laut internasional) sedangkan akibat hukum dari sengketa tersebut menimbulkan delimitasi bagi kedua negara sesuai dengan pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982 dan penetapannya masih kembali mengikuti ketentuan sebelumnya. Saran dari penelitian ini agar pengaturan hukum laut internasional harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman selain itu terkait sengketa yang terjadi, dapat dihadirkan pihak ketiga seperti ICJ dan Mahkamah internasional agar para pihak yang bersengketa mendapatkan haknya dengan pasti.

Kata Kunci: Sengketa Wilayah Maritim, Zona Ekonomi Eksklusif, Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: