PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DAN KEMERDEKAAN PERS DI ZONA KONFLIK: TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA UNIVERSAL

MANOPPO, KANZHA KEVIN and Pailah, Steven Yohanes and Lumowa, Valentino (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DAN KEMERDEKAAN PERS DI ZONA KONFLIK: TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA UNIVERSAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_KenzhaManoppo.pdf Download (534kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_KenzhaManoppo.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Informasi yang didapatkan oleh jurnalis berguna untuk menjelaskan suatu kejadian secara faktual yang berguna untuk memberikan pandangan akan suatu hal. Sepenting itu, jurnalis menjadi sasaran serangan khususnya dalam zona konflik yang membuat mereka menjadi korban penahanan, serangan fisik dan mental hingga meninggal. HHI diperlukan untuk menjaga jurnalis serta hak asasiNya. Kemerdekaan pers juga perlu diperhatikan di dalam zona konflik di mana kebebasan dari pers untuk mencari dan menyebarkan berita bagaimana aturannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia kepada jurnalis dan kemerdekaan pers di zona konflik dan kontribusi dari pemerintah serta masyarakat internasional dalam membantu perlindungan terhadap jurnalis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum berupa instrumen hukum, berbagai bentuk studi kepustakaan, serta kamus-kamus hukum. Hasil penelitian yang dicapai, jurnalis secara tegas dilindungi oleh HHI dalam bentuk Protokol Tambahan I 1977 dan Konvensi Jenewa III dan IV yang mengkategorikan seorang jurnalis sebagai non-combatant. Segala bentuk pelanggaran aturan ini juga mencelekai hak asasi sesuai dengan DUHAM. Organisasi internasional seperti International Committee of Red Cross serta International Federation of Journalist juga memiliki tugas yang dapat berkontribusi dalam melindungi jurnalis dalam zona konflik. Masyarakat internasional juga dapat melakukan intervensi humaniter ketika pihak-pihak yang memiliki kewenangan melindungi sudah tidak mampu lagi melakukan tugasnya dengan memerlukan persetujuan dewan keamanan PBB. HHI juga bersifat erga omnes atau merupakan suatu kewajiban bagi seluruh subjek hukum internasional tanpa terkecuali. Organisasi internasional diharapkan dapat terus melakukan kontribusi dalam membantu perlindungan hukum.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Jurnalis, Kemerdekaan Pers.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: