SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

CAROLES, ROLANDY ALEKSANDER and Lontoh, Rietha Lieke and Wohon, Chandra Christofel (2023) SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_RolandyCaroles.pdf Download (407kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_RolandyCaroles.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Presidential threshold merupakan suatu kaidah yang mengatur terkait syarat-syarat dalam pelaksanaan pencalonan presiden serta wakil presiden di Indonesia. Aturan hukum terkait pemilu diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan Presidential Threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta juga untuk mengetahui langkah justifikasi Presidential Threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative yang pada dasarnya dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji hukum tertulis dari sudut pandang teori, sejarah, filsafat, perbandingan, dan lain-lain. Hasil pembahasan dari penelitian yaitu fundamental sistem Presidential Threshold membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah kursi 20% dan perolehan suara nasional 25%. Perubahan Presidential Threshold terus mengalami perkembangan sejak tahun 2004 sampai 2019. Mulai dari 15% jumlah kursi dan 20% perolehan suara menjadi 20% jumlah kursi dan 25% jumlah suara. Presidential Threshold adalah syarat seseorang bisa menjadi Presiden dan Waki l Presiden. Sistem Presidential Threshold tidak dapat didasarkan pada perolehan suara karena hal tersebut mencerminkan Praktik Presidential Threshold secara parlementer. Secara fundamental sistem Presidential Threshold membatasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah kursi 20% dan perolehan suara nasional 25%. sistem Presidential Threshold bukan hanya diatur dalam Lex Generalis melainkan juga dalam Lex Superior, dalam hal ini adalah konstitusi.

Kata Kunci : Pemilu, Presidential Treshold, Sistem

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: