ANALISIS SUPREMASI HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE

Ulaen, Frisky Niklaas and Pontoh, James Vinsensius L. and Lontoh, Rietha Lieke (2023) ANALISIS SUPREMASI HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_FriskyUlaen.pdf Download (495kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_FriskyUlaen.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Negara hukum wajib menjamin supremasi hukum. Tidak tercapainya supremasi hukum salah satunya dikarenakan oleh kurangnya kualitas dari penegakan hukum. Kualitas dari penegakan hukum bisa dilihat dari kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang berkualitas mampu bertugas secara profesional dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, apalagi melakukan perintangan proses peradilan. Perintangan proses peradilan di atur dalam Pasal 221 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama Sembilan bulan. Jika perintangan peradilan yang dilakukan terkait dengan informasi dan transaksi elektronik maka bisa dijerat dengan Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimal sepuluh Tahun dan denda paling banyak 10 Miliar Rupiah. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menganalisa supremasi hukum serta pembuktian di dalam persidangan terhadap anggota POLRI yang melakukan obstruction of justice. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan sebagai sumber data, kemudian dilakukan Analisa kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor aparat penegak hukum berperan paling besar dibanding faktor-faktor lainnya dalam proses menciptakan supremasi hukum. Oleh karena itu dibutuhkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan profesional agar bisa tercapai supremasi hukum yang berkeadilan. Pemberian sanksi terhadap anggota polri yang melakukan obstruction of justice terlalu ringan dikarenakan lemahnya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Oleh karena itu dibutuhkan penuntut umum yang profesional agar bisa menghasilkan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum, Pembuktian, Supremasi.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: