PENYELESAIAN SENGKETA PENJUALAN PERANGKAT LUNAK BAJAKAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

KAPARANG, MARSELINO JOSEF and Pontoh, James Vinsensius L. and Wohon, Chandra Christofel (2023) PENYELESAIAN SENGKETA PENJUALAN PERANGKAT LUNAK BAJAKAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_MarselinoKaparang.pdf Download (216kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_MarselinoKaparang.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Pencipta dalam usaha menciptakan suatu karya ciptaannya bekerja keras dengan mendedikasikan waktu, tenaga, ide, dan uang yang tidak sedikit demi terwujudnya karya ciptaannya. Sudah sepatutnya pencipta dan karya ciptaannya dihargai dan dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hadir sebagai regulasi hukum yang berupaya untuk melindungi hak-hak pencipta atas karya ciptaanya. Pasal 40 UUHC mencantumkan bahwa dengan jelas program komputer termasuk didalamnya perangkat lunak menjadi objek yang dilindungi oleh UUHC. Pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta terlebih khusus pelanggaran terhadapa perangkat lunak yaitu dengan melakukan pembajakan dan menjual hasil bajakan tersebut demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kekayaan intelektual untuk perangkat lunak (software) di Indonesia serta penyelesaian sengketa penjualan perangkat lunak (software) bajakan dari perspektif UUHC. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder atau data kepustakaan merupakan bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulann data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kekayaan intelektual untuk perangkat lunak (software) secara umum telah diatur dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 dan secara khusus diatur dalam Pasal 40 UUHC. Penyelesaian sengketa penjualan perangkat lunak bajakan dari perspekti UUHC dapat ditempuh melalui jalur non litigasi yang didalamnya mencakup arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan melaui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga.

Kata Kunci: Pembajakan, Perangkat Lunak, Sengketa.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: