TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA DAN UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA LANDREFORM

ROMPIS, GRIETH CLAUDIA BRIGITA and Tambajong, Helena Benedicta and Rusyadi, Ignatius (2015) TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA DAN UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA LANDREFORM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

PDF
PERPUSDLSU.pdf
Restricted to Registered users only
Download (541kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Tanah yang merupakan fondasi paling utama untuk digunakan sebagai tempat tinggal, sehingga pasaran tanahpun semakin lama semakin naik harganya. Begitu
bernilainya tanah sehingga manusia akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Namun pada kenyataannya sengketa tanah sering menjadi objek untuk memutuskan hubungan seseorang dengan yang lain. Melihat situasi tersebut,
maka yang perlu diperlukan adalah pembaharuan agraria yang dikenal dengan landreform atau reforma agraria. Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian menjelaskan bahwa harus ada perombakan struktur tanah yang lama untuk meningkatkan produktifitas pertanian melalui implementasi peraturan pemerintah serta aktifitas legal dari program umum. Menurut Undang-Undang tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari landreform adalah membagi secara adil sumber penghidupan petani yang berupa tanah sehingga akan tercipta pembagian hasil yang adil serta
melaksanakan prinsip tanah untuk tani, sehingga tanah tidak lagi dijadikan obyek spekulasi dan alat pemerasan, serta mengakhiri sistem tuan tanah dan meniadakan pemilikan tanah melampaui batas maksimum dan tanah-tanah absentee.Tujuan dari penelitian ini untuk mewujudkan makna sebenarnya dari tujuan landreform yaitu agar semua masyarakat memiliki tanah khususnya petani. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Melalui penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah harus mereformasi kembali undang-undang tersebut agar kesejahtraan petani lebih terjamin.

Kata Kunci: Tanah, Landreform, Batas Maksimum.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: