PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PK/PDT/2010 DALAM SENGKETA TANAH HIBAH KEUSKUPAN AMBOINA

KANDUNMAS, FRANSISKUS and Lontoh, Rietha Lieke and Aryesam, Primus (2022) PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PK/PDT/2010 DALAM SENGKETA TANAH HIBAH KEUSKUPAN AMBOINA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_FransiskusKandunmas.pdf Download (454kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_FransiskusKandunmas.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Pada tahun 2005 digelar persidangan sengketa tanah hibah antara pihak Keuskupan Amboina selaku penggugat melawan Martinus Renwarin dkk. sebagai tergugat pada Pengadilan Negeri Tual Maluku Tenggara. Persidangan ini dimenangkan oleh pihak Keuskupan Amboina. Pihak tergugat kemudian mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Berdasarkan amar putusan MA No. 166/Pk/Pdt.2010, majelis hakim memutuskan bahwa pihak Keuskupan Amboina sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan menghukum pihak tergugat untuk membayar denda dan mengembalikan objek sengketa tanpa syarat apapun. Semenjak dikeluarkannya putusan hingga saat ini pihak Keuskupan Amboina belum melakukan eksekusi atas objek tanah tersebut. Berdasar latar belakang inilah maka penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji persoalan ini dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/Pk/Pdt/2010 dalam Sengketa Tanah Hibah Keuskupan Amboina” tujuan penulisan ini untuk memahami bagaimana kedudukan putusan hakim dalam sengketa perdata dan bagaimana penerapan putusan MA No. 166/Pk/Pdt/2010 dalam sengketa tanah hibah Keuskupan Amboina. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dan juga melalui wawancara untuk memperoleh informasi sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para nara sumber, penulis menemukan alasan yang mengakibatkan penundaan eksekusi yakni, pihak Keuskupan Amboina belum mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri sesuai ketentuan Pasal 196 HIR karena pertimbangan yuridis normatif gereja; alasan pastoral kemanusiaan serta urgensitas pemanfaatan obyek sengketa. Mengingat sifat putusan yang telah berkekuatan tetap dan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak khususnya pihak Keuskupan Amboina maka tindakan eksekusi wajib untuk segera dilaksanakan dalam kerjasama dengan pihak pengadilan negeri setempat.

Kata kunci: eksekusi, putusan, berkekutan hukum tetap.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: