PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

TENDEAN, MEIREL AMADEA CHRISTANIA and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Momuat, Yulia Vera (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_MeireltTendean.pdf Download (348kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_MeireltTendean.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong sering lolos dari sanksi berat, contohnya dalam kasus CV. Net In yang melanggar Pasal 16 dan 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perlindungan korban investasi bodong diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pemberian Restitusi dan Kompensasi, OJK juga memberikan upaya preventif dan represif sebagai salah satu bentuk dari perlindungan, ditinjau dari hukum pidana di Indonesia sendiri perlindungan diberikan dalam bentuk upaya mengamankan/ melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang diatur dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP. Permasalahan yang hendak penulis teliti adalah bagaimana bentuk-bentuk dari tindak pidana investasi bodong dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong menurut hukum pidana Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan teori Roscoe Pound bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan, dimaksudkan bahwa ketertiban harus dimaknai seimbang, letak dan peran hukum melalui putusan Hakim bukan lagi sebuah entitas mati yang a priori, melainkan entitas yang dinamis dan responsive terhadap tuntutan zaman. Hakim harus menyeimbangkan tujuan hukum baik terhadap pelaku maupun korban.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Investasi Bodong

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: