TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

SABASTIAN, DIKDIK and Pontoh, James Vinsensius L. and Wohon, Chandra Christofel (2022) TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

[img] PDF
COVER-DAFTAR_ISI_didikSabastian.pdf

Download (1MB)
[img] PDF
BAB_ISI-LAMPIRAN_didikSabastian.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (318kB)

Abstract

Kondisi dunia saat ini sedang digemparkan karena munculnya sebuah virus. lembaga pemasyarakatan adalah lembaga tertutup yang memiliki kedudukan melebihi kapasitas melampaui kapasitasnya. Melebihi daya tampung atau melampaui kapasitasnya bahkan membuat kebijakan social distancing mustahil untuk diterapkan. Akibatnya dapat meningkatkan penularan serta penyebaran virus corona di lingkungan lembaga pemasyarakatan. pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM salah satunya membuat program asimilasi dan integrasi dengan dalih memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut justru lebih menimbulkan kontroversi dilingkungan masyarakat karena meningkatnya kriminalitas. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan pengaturan hukum pemberian asimilasi kepada narapidana di tengah pandemi covid-19 serta bagaimana pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana pasca asimilasi di tengah pandemic covid-19 Penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan Pertimbangan dalam pemberian asimilasi tersebut kepada narapidana selama pandemi covid-19 karena mempertimbangkan beberapa hal itu yaitu kelebihan kapasitas karena sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan covid-19. ada regulasi tentang asimilasi terutama untuk keadaan darurat yaitu pandemi covid-19, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Ketentuan ini dibuat untuk menjawab permasalahan di Lembaga Pemasyakatan dan Rumah Tananan Negara karena merupakan tempat yang ideal untuk penyebaran virus corona baru karena kepadatan penduduk yang tinggi. pemerintah perlu melakukan peran pengawasan. Karena memang status mereka narapidana yang mendapatkan program asimilasi tidak begitu saja dibebaskan. Namun dalam proses asimilasi berarti bahwa kontrol masih ada mereka tetap diwajibkan mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh badan pengawasan Pembinaan terhadap narapidana sangat penting dilakukan menjadikan narapidana menjadi orang yang baik.
Kata Kunci: Asimilasi, Tindak Pidana, Covid-19.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
SABASTIAN, DIKDIKNIM.18051035
Pontoh, James Vinsensius L.NIDN.0922017801
Wohon, Chandra ChristofelUNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Victor Edwin Ohoiwutun
Date Deposited: 28 Oct 2022 04:03
Last Modified: 28 Oct 2022 04:03
URI: http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/2574

Actions (login required)

View Item View Item