PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Jostein, Praysi and Pailah, Steven Yohanes and Waworga, Ricky (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_PraysiJostein.pdf Download (401kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_PraysiJostein.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)

Official URL: https://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Eksistensi pengungsi di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan patut menjadi perhatian. Pengungsi sering tidak mendapat perlindungan dan pengakuan yang layak oleh negara tempat pengungsian. Pada satu sisi pengungsi merupakan masalah besar bagi suatu negara, namun di sisi yang lain pengungsi tetap harus memperoleh perlindungan keamanan atas hak-hak yang ia miliki sebagai seorang manusia. Sebagai negara dengan letak geografis yang cukup strategis, Indonesia kerap kali dijadikan sebagai negara transit oleh para pencari suaka untuk selanjutnya menuju ke negara tujuannya. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol Tahun 1967, sesungguhnya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk mengurusi masalah pengungsi. Akan tetapi sebagai negara yang mengakui akan adanya Hak Asasi Manusia yang melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia, tentunya mengharuskan Indonesia untuk mengakui dan menghormati HAM para pencari suaka atau pengungsi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk untuk membahas mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak pengungsi di Indonesia serta mekanisme perlindungan pengungsi berdasarkan Hukum Internasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penanganan oleh pemerintah terhadap pencari suaka atau pengungsi sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kebijakan yang sebaiknya dapat lebih dipertimbangkan kembali. Sehingga saran yang kiranya dapat penulis berikan ialah dalam hal tempat penampungan yang layak bagi para pencari suaka/pengungsi yang ada di Indonesia dengan tidak menempatkan orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dengan pengungsi dalam tempat yang sama.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pengungsi, Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokolnya Tahun 1967

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: