KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DALAM MEMERIKSA PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Wafom, Regina Rahel Indriana and Rusyadi, Ignatius and Lumowa, Valentino (2021) KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DALAM MEMERIKSA PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_ReginaWafom.pdf Download (1MB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_ReginaWafom.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Penulisan hukum ini fokus pada kewenangan polisi lalu lintas dalam memeriksa pelanggar lalu lintas. Rujukan hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya UU LLAJ). Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan kewenangan polisi lalu lintas dalam memeriksa pelanggar lalu lintas secara yuridis dan akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Penulisan ini dilaksanakan melalui penerapan metode penelitian hukum normatif dengan analisisnya secara kualitatif dan studi kepustakaan serta penggunaan metode deduktif dalam penarikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kewenangan kepolisian didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dan bahwa akibat hukum bagi pelanggar diatur dalam Undang-Undang tersebut. Salah satu cara tindakan langsung adalah pemberian surat bukti pelanggaran (tilang), untuk kemudian dapat diproses melalui persidangan di pengadilan, serta pembayaran denda berdasarkan ketentuan pihak pengadilan, yang sesuai Pasal 283 UU LLAJ (sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000). Rekomendasi penulisan ini mencakup bahwa sanksi denda saja masih belum efektif dalam mendorong pemebentukan budaya berkendara dengan aman. Pemerintah masih harus menemukan dan menerapakan terobosan hukum yang lebih terukur, baik terkait aspek legal drafting maupun sistem pengatur pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya, kemungkinan besar dari terjadinya pelanggaran juga dikarenakan rendahnya tingkat respek atau penghormatan terhadap hukum.

Kata Kunci: Kewenangan, Polisi Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: