ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN (PPh) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TETAP PADA PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) UNIT DOCK GALANGAN BITUNG

TANGKUDUNG, DEFIET KRITOFORUS and Taroreh, Frankie J. H. and Honandar, Ignatia Rosali (2021) ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN (PPh) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TETAP PADA PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) UNIT DOCK GALANGAN BITUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_DefietTangkudung.pdf Download (847kB)
	PDF BAB_ISI-LAMPIRAN_DefietTangkudung.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Pajak merupakan penghasilan terbesar suatu negara yang dimana pajak memiliki kewajiban dan bersifat memaksa yang dikumpul dan disetorkan oleh masyarakat ke negara dan akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. terbesar suatu negara yang dimana pajak memiliki kewajiban dan bersifat memaksa yang dikumpul dan disetorkan oleh masyarakat dan akan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. pajak yang sudah di dikumpulkan oleh masyarakat digunakan untuk antara lain: Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, pengembangan dalam pertahanan dan keamanan negara, biaya pendidikan, biaya Kesehatan dan lain-lain. Dari beberapa sumber pajak yang dilaksanakan, dapat di lihat bahwa pendapatan terbesar suatu negara adalah pajak penghasilan orang pribadi, atau yang biasa disebut dengan PPh Pasal 21. Berdasarkan pada Pasal 36 ayat 1 tahun 2008 dalam undang-undang ini mengatur mengenai pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui Perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh 21 pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Unit Dock galangan Bitung sudah sesuai dengan Undang-undang PPh No 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif. Hasil dalam penelitian ini dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 21 yang di lakukan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Unit Dock galangan Bitung belum sesuai dengan Undang-undang PPh No 36 Tahun 2008, dimana dalam perhitungan PPh pasal 21 tidak menggunakan biaya jabatan dan untuk penyetoran dan pelaporan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan.

Kata Kunci : Pajak, PPh pasal 21, Perhitungan peyentoran pelaporan, Prenghasilan Pegawai tetap

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: