PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Jowangkay, Johanes Prasetyo and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Tambajong, Helena Benedicta (2020) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_JohanesJowangkay.pdf Download (1MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_JohanesJowangkay.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat luas, salah satunya yaitu hutan. Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka perlu adanya peraturan, pengendalian, serta batasan-batasan untuk mereka yang memanfaatkan hutan agar tidak terjadi kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, serta kerugian negara. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi kerusakan hutan karena pembalakan hutan secara liar, pemanfaatan hutan secara liar, dan lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana perusakan hutan secara terorganisasi. Maka dari itu, tahun 2013 pemerintah berinisiatif untuk membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau disebut UU P3H. Namun kenyataannya, masih banyak terjadi tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi, dan juga kriminalisasi terhadap masyarakat. Maka dari itu, penulis membahas lebih detail mengenai efektifitas penerapan UU P3H terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, mengacu pada pada penelitian kepustakaan serta data-data berupa tulisan-tulisan dari sumber yang kredibel. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan serta pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku perusakan hutan masih terbilang lemah karena tidak adanya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan, tujuan peraturan tersebut dibuat, isi materi muatan, serta implementasinya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Perusakan Hutan

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: