Rumayar, Patric Eltary and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Aryesam, Primus (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.
PDF
COVER-DAFTAR_PUSTAKA_PatricRumayar.pdf Download (1MB) |
|
PDF
BAB_ISI_DAFTAR_PUSTAKA_PatricRumayar.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB) |
Abstract
Kedudukan whistleblower pada dasarnya memegang peran yang sangat penting dalam proses peradilan terlebih khusus dalam proses tindak pidana korupsi di Indonesia. Jaminan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelapor (Whistleblower) tesebut membutuhkan Pembuktian salah satu tahapan dalam suatu proses hukum di pengadilan dalam hal pengungkapan suatu kasus yang bersifat organized crime seperti tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan lain sebagainya, tanpa adanya peran whistleblower. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi dan perlindungan hukum pelapor whistleblower di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori berjenis penelitian hukum normaif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada,untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu whistleblower secara tekstual dan tersurat diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2011 dan salah satu bentuk perlindungan. Pelapor adalah merupakan orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana dengan itikad baik, Perlindungan terhadap pelapor tentu sangat penting, namun ternyata ancaman terhadap pelapor juga masih tetap terjadi, tidak hanya berupa ancaman fisik, ancaman hukum lewat pelaporan balik, namun juga psikologis dan administratif, Begitu pentingnya peranan saksi sebagai alat bukti dalam perkara korupsi di Indonesia dengan menempatkan Whistleblower ini. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman untuk setiap warga Negara.
Kata kunci: Pembuktian, whistleblower, Perlindungan hukum.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum | ||||||||
Depositing User: | Mr Victor Edwin Ohoiwutun | ||||||||
Date Deposited: | 12 Oct 2021 05:18 | ||||||||
Last Modified: | 12 Oct 2021 05:18 | ||||||||
URI: | http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/2116 |
Actions (login required)
View Item |