KEKUATAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNOGRAFI DI INDONESIA

MASIKOME, KEVIN PIERE and Aryesam, Primus and Pontoh, James Vinsensius L. (2019) KEKUATAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO PORNOGRAFI DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

[img] PDF
COVER_DAFTAR_ISI_KevinMasikome.pdf

Download (827kB)
[img] PDF
BAB_ISI_DAFTAR_DAFTAR_PUSTAKA_KevinMasikome.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (933kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan sanksi terhadap pelaku penyebaran video pornografi di Indonesia serta untuk mengetahui strategi pemerintah apa saja yang digunakan dalam menanggulangi penyebaran video pornografi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian hukum normative yang dimana dalam penelitian ini biasanya hukum di konseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam suatu peraturan atau sebagai aturan atau norma yang diacu oleh masyarakat untuk mengkaji tindakan yang tepat, penulis juga menggunakan studi keputakaan yang dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan pengadilan, buku-buku yang ada dan juga berbagai undang-undang yang dimana dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang ada sebagaimana dijelaskan dalam contoh kasus yang diangkat dimana rejoy selaku editor musik dari grub band Peterpan di jatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta). Kekuatan sanksi dari Undang-Undang RI No 44 Tahun 2008 tentang pornografi belum terlalu kuat karena masih adanya orang yang melakukan penyebaran video pornografi dengan sengaja untuk mencari keuntungan diri sendiri. pemerintah melakukan beerbagai hal untuk menanggulangi penyebaran video pornografi di Indonesia, berbagai strategi digunakan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran video pornografi di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara membuat Undang-Undang RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimana di dalam undang-undang tersebut diatur tentang pembuatan dan penyebarluasan video pornografi juga ditaur tentang perlindungan anak dari pornografi, selanjutnya pemerintah melakukan berbagai kerja sama dengan 80 lebih organisasi baik itu perguruan tinggi dan sebagainya.

Kata Kunci:Penyebaran video pornografi, kekuatan sanksi, peran pemerintah

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
MASIKOME, KEVIN PIERENIM.17051015
Aryesam, PrimusNIDN.0912117801
Pontoh, James Vinsensius L.NIDN.0922017801
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Victor Edwin Ohoiwutun
Date Deposited: 12 Oct 2021 04:08
Last Modified: 12 Oct 2021 04:08
URI: http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/2112

Actions (login required)

View Item View Item