PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)

LUPA, TAMARISKA and Rusyadi, Ignatius and Waworga, Ricky (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus No. 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst). Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_TamariskaLupa.pdf Download (2MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_TamariskaLupa.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya bahwa kekuasaan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terkait oleh hukum. Tujuan dari hukum yang diberlakukan di negara Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kegunaan atau manfaat. Pada kenyataanya untuk mewujudkan tujuan dari hukum tidak semudah seperti apa yang tertuang didalam Sila ke – 5 Pancasila, salah satu kendala yang dialami oleh negara Indonesia sampai pada saat ini adalah korupsi. Korupsi tetap menjadi penyakit bagi negara sampai saat ini, hal ini dikarenakan ada begitu banyak pihak yang membantu pelaku korupsi dalam hal
menghalangi proses peradilan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan yang dilakukan para aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan terhambatnya atau tidak terlaksananya proses hukum bagi para pelaku korupsi.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai obstruction of justice dan mengetahui kekuatan sanksi terhadap pelaku obstruction of justice dalam perkara No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, metode penelitian
yang digunakan oleh penulis adalah hukum normatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder untuk mengumpulkan data. Di Indonesia obstruction of justice
tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada proses peradilan dengan nomor perkara 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, terdakwa diputus bebas dalam putusan PK (Peninjauan Kembali) sehingga dalam skripsi ini penulis memberi saran agar dalam pasal 21 Undang–Undang korupsi harus diatur lebih luas
mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan obstruction of justice dan dalam memutus perkara hakim seharusnya lebih tegas dan berlaku adil dalam mengambil keputusan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Menghalangi Proses Hukum.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: