PENEGAKAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERBASIS DIGITAL

TIWOW, ALFA JOSHUA and Tambajong, Helena Benedicta and Lumowa, Valentino (2021) PENEGAKAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERBASIS DIGITAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_AlfaTiwow.pdf Download (1MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_AlfaTiwow.pdf Restricted to Repository staff only Download (902kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini banyak memberikan perubahan di segala bidang yang mempengaruhi cara kerja sebuah sektor penunjang aktivitas manusia, salah satunya sektor bisnis. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan dari bisnis digital inilah yang memberikan daya tarik bagi pelaku bisnis. dengan banyaknya pelaku bisnis yang terjun ke dalam bisnis digital ini persaingan antar pelaku usaha yang ada akan semakin besar. Pengaruh dari perkembangan bisnis digital ini belum ditunjang dengan aturan yang ada. Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Antimonopoli saja belum mendefinisikan secara eksplisit mengenai bisnis digital ini. Akhirnya Penegakan hukum yang akan dilakukan oleh KPPU jika terjadi persaingan usaha tidak sehat akan mengalami hambatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan akibat hukum dari persaingan usaha tidak sehat serta untuk menganalisis bentuk penegakan hukum oleh KPPU terhadap bisnis digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebelumnya peneliti melakukan kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan judul yang diteliti. KPPU dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penegakan hukum oleh KPPU tetap harus dilakukan baik itu terhadap bisnis digital maupun konvensional, penegakan hukum oleh KPPU masih mengacu pada Undang-Undang Antimonopoli yang ada saat ini, dikarenakan belum adanya aturan yang baru terkait dengan bisnis digital. Menunjang pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku bisnis digital, KPPU berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menjamin penegakan hukum oleh KPPU terlaksana dengan baik maka diperlukan suatu aturan yang baru terkait dengan bisnis digital.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Persaingan Usaha Berbasis Digital, KPPU

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: