PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAKAN DAYA PAKSA KEJAHATAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PASAL 48 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA

TUMILANTOUW, URSULA LISA and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Tambajong, Helena Benedicta (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAKAN DAYA PAKSA KEJAHATAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PASAL 48 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_UrsulaTumilantouw.PDF Download (987kB)
	PDF BAB_ISI_DAFTAR_PUSTAKA_UrsulaTumilantouw.PDF Restricted to Repository staff only Download (948kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diterapkan kepada pelaku tindakan aborsi akibat daya paksa terhadap kejahatan pemerkosaan ditinjau dari pasal 48 KUHP. Aturan mengenai daya paksa tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 48 tentang Daya Paksa yakni orang yang melakukan tindak pidana akibat daya paksa, tidak dapat di pidana. Realita yang terjadi saat ini mengenai penjatuhan hukuman atas kasus daya paksa belum sepenuhnya dijalankan dengan benar. Pelaku tindakan daya paksa merupakan anak dibawah umur yang melakukan aborsi setelah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan keluarga sedarah (Inses). Akibat perbuatannya, Anak tersebut dijatuhi hukuman penjara serta denda yang dinilai tidak adil. Dengan adanya kasus tersebut, Melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach).
Data yang digunakan yaitu berupa putusan pengadilan Nomor: 5/ Pid.Sus.Anak/18/ PN.Mbn, peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum serta artikel hukum yang berhubungan dengan kasus. Hasil penelitian merujuk terhadap perlindungan hukum yang diterapkan bagi pelaku tindakan daya paksa, ditinjau
dari pasal 48 KUHP. Adapun rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan negara bagi pelaku tindakan daya paksa akibat kejahatan pemerkosaan. Penulis menyimpulkan bahwa pelaku tindakan daya paksa seharusnya tidak diberlakukan pidana melainkan diberikan perlindungan yang dapat dijamin oleh negara. Daya paksa sebagai alasan pemaaf, kiranya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, Sehingga penanganan kasus mengenai daya paksa ini menjadi seperti
seharusnya.
Kata Kunci : Perlindungan, Pidana, Daya Paksa.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: