PELANGGARAN HAK KEDAULATAN TERKAIT SPIONASE DAN PENYITAAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE

Warbung, Yehezkiel Reynaldo and Waworga, Ricky and Pailah, Steven Yohanes (2021) PELANGGARAN HAK KEDAULATAN TERKAIT SPIONASE DAN PENYITAAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_YehezkielWarbung.pdf Download (1MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_YehezkielWarbung.pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Hak kedaulatan merupakan suatu hak atas kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu pemerintah Negara atas wilayahnya. Dalam melaksanakan hak kedaulatannya, suatu Negara berhak dan memiliki yurisdiksi penuh mengenai apa saja yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya. Dalam hubungan internasional yang melewati lintas batas Negara, terlebih khusus untuk hubungan diplomatik dengan melibatkan dua Negara merupakan sebuah kegiatan yang legal dan secara sah diakui dalam hukum internasional. Dalam kegiatan hubungan diplomatik ini setiap perwakilan Negara pengirim diberikan keistimewaan, di dalam wilayah kedaulatan dari Negara penerima.
Keistimewaan yang diberikan kepada Negara pengirim, bukan berarti Negara pengirim dapat melakukan hal-hal yang secara bebas dan absolut dalam wilayah kedaulatan Negara penerima. Itikad baik dan aturan-aturan hukum Negara penerima juga harus diperhatikan oleh Negara pengirim. Dalam hubungan
diplomatik, mekanisme pencarian atau pengumpulan informasi Negara pengirim terhadap Negara penerima dapat dilakukan dan tentunya harus dilakukan secara sah dan legal melalui saluran diplomatik yang ada. Dalam hubungan melewati lintas batas Negara seperti hubungan diplomatik ini, bisa terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran terlebih khusus pelanggaran hak kedaulatan Negara pengirim terhadap Negara penerima begitupun juga sebaliknya. Salah satu pelanggaran yang dimaksud yaitu tindakan spionase yang dimana dalam
tindakan ini terjadi pengumpulan informasi secara rahasia yang dilakukan suatu Negara terhadap Negara lainnya. Tentunya dalam hukum internasional tindakan seperti ini tidak dibearkan karena tindakan pengumpulan informasi terhadap suatu Negara yang tidak sah. Setiap Negara mempunyai hak untuk menjaga informasi atau data-data dalam Negeri dari intervensi pihak luar. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip itikad baik dan juga beberapa aturan Hukum Internasional seperti Konvensi Wina 1961 atau juga Resolusi majelis umum PBB.

Kata Kunci: Kedaulatan, Negara, Diplomatik, Spionase.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: