PERAN DAN UPAYA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SERTA MASYARAKAT INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN TERORISME INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Bushnell, Daniel Russell and Pailah, Steven Yohanes and Lumowa, Valentino (2021) PERAN DAN UPAYA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SERTA MASYARAKAT INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN TERORISME INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_DanielBushnell.pdf Download (821kB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_DanielBushnell.pdf Restricted to Repository staff only Download (853kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dibentuk setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk menjaga hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antarnegara, dan untuk menjaga dan mengembangkan hukum internasional. Walaupun sudah ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, masih ada beberapa ancaman terhadap keamanan internasional, yaitu fenomena terorisme yang sudah mengguncang masyarakat internasional.
Penulisan ini bertujuan untuk meneliti peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam ranah hukum internasional dan juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan juga negara-negara secara suatu kolektif dalam menghadapi ancaman fenomena
terorisme internasional. Penulisan ini juga meneliti hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat internasional dalam menghadapi ancaman terorisme internasional. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulisan ini
menemukan bahwa Dewan Keamanan telah mengambil langkah untuk melawan ancaman terorisme internasional melalui deklarasinya yang menyatakan terorisme sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, juga dengan sanksi ekonomi dan pembentukan Counter-Terrorism Committee. Majelis Umum telah berkontribusi sebagai forum internasional yang menciptakan instrumeninstrumen antiteror. Negara-negara juga sudah bertindak dengan membentuk perjanjian regional yang memfasilitasi kerja sama internasional dan juga metode extradite or prosecute. Penulisan ini juga menemukan bahwa masalah masyarakat internasional dalam menghadapi terorisme internasional adalah tidak adanya suatu definisi universal untuk terorisme, dan juga sifat terorisme sebagai non-sui generis dalam hukum internasional. Saran dari penelitian ini adalah agar masyarakat internasional menangani terorisme dengan keseriusan dan mematuhi kewajiban internasional yang berasal dari Resolusi 1373.

Kata kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara, Terorisme, Hukum Internasional.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: