PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA

RORING, JONATHAN STEFANUS and Pailah, Steven Yohanes and Waworga, Ricky (2021) PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_JonathanRoring.pdf Download (3MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_JonathanRoring.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Semua orang sama dimata hukum. Jika seorang pelaku kejahatan mencoba melarikan diri keluar dari negaranya untuk mengindari hukum, bisa dilaksanakan proses ekstradisi untuk memulangkan pelaku kejahatan tersebut. Namun terkadang
terdapat individu yang melakukan tindakan pidana dan melarikan diri ke negara yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi untuk mencari perlindungan, contohnya Singapura. Melihat hal tersebut, perlu diketahui bahwa perjanjian ekstradisi penting dalam penegakan hukum dan perlu adanya bantuan yang berfungsi untuk menegakan hukum di situasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan menggunakan metode analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ekstradisi bertujuan untuk memulangkan pelaku kejahatan yang melarikan diri dari tuntutan hukum, sehingga para pelaku kejahatan yang melarikan diri dapat bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan hukum dapat bisa
ditegakkan sehingga bisa tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Bila ekstradisi tidak memungkinkan terjadi, perlu dilaksanakan bantuan hukum seperti Mutual Legal Assistance, selain itu dapat dilakukan Disguise Extradition serta bantuan dari Interpol. Asas resiprositas juga berperan penting demi mencapai suatu kesepakatan antara kedua negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Saran yang bisa disampaikan adalah kiranya Indonesia bisa meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan negara – negara yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia sehingga kemungkinan pelaksanaan ekstradisi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia lebih terbuka. Selain itu, Indonesia juga dapat memperluas serta mempererat kerja sama serta hubungan baik dengan Negara lain dalam bidang bantuan hukum dan dapat bisa mencapai hubungan timbal balik dan
saling ketergantungan dengan negara – negara lain.

Kata Kunci: Ekstradisi, Penegakan Hukum, Kerja Sama, Bantuan Hukum.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: