KARWUR, FEBRIANO JUAN CARLO and Waworga, Ricky and Lumowa, Valentino (2021) TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEKASANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA, PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK, REHABILITASI DAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.
PDF
COVER-DAFTAR_ISI_FebrianoKarwur.pdf Download (1MB) |
|
PDF
BAB_ISI-LAMPIRAN_FebrianoKarwur.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB) |
Abstract
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Terlebih khusus Indonesia yang menyatakan diri sebagai “Negara Hukum”. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sangat penting untuk memperhatikan teknik pembentukan serta relevansi antara materi muatan dengan tujuan pembentukannya. Menghadapi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Presiden mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai jawaban atas keresahan masyarakat. Namun, peraturan tersebut masih memiliki beberapa masalah terkait materi muatan, serta menghadapi tantangan dan hambatan setelah disahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang substansi dari peraturan
tersebut, serta bagaimana tantangan dan hambatan dari peraturan tersebut setelah disahkan apakah aturan tersebut sudah relevan atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data, menganalisisnya dengan analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan ini masih memiliki beberapa masalah terkait materi muatan. Selain itu, peraturan ini akan menghadapi beberapa tantangan dan hambatan terhadap penerapannya. Sebagai rekomendasi, pemerintah dapat melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan terkait materi muatan dalam peraturan ini agar dapat tercipta peraturan yang baik serta sesuai dengan amanat pembentukannya. Jika tetap akan diterapkan tanpa direvisi, maka pemerintah harus menyesuaikan beberapa peraturan lain yang dianggap dapat bertentangan dengan
peraturan ini agar tidak terjadi pertentangan antarnorma hukum dan peraturan ini dapat diterapkan dengan lebih optimal.
Kata Kunci: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Kekerasan Seksual terhadap Anak
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum | ||||||||
Depositing User: | Mr Victor Edwin Ohoiwutun | ||||||||
Date Deposited: | 05 Oct 2021 03:35 | ||||||||
Last Modified: | 05 Oct 2021 03:35 | ||||||||
URI: | http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/2083 |
Actions (login required)
View Item |